Breaking News

Mountain consectetur adipiscing elit In quis lacus a odio suscipit luctus
23 Apr 2015 18:53:26
shadow

FASTNEWS, Jakarta (16/4) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menolak instruksi Wapres Jusuf Kalla, agar mengumumkan lelang (non lelang) pengadaan barang/jasa pemerintah dengan beriklan di Surat Kabar (Koran) Tempo.

Penolakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala LKPP No.1 Tahun 2015 kepada seluruh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Indonesia.

"Penunjukan Surat Kabar Tempo sebagai media partner pengumuman pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya sudah berakhir tahun 2010 berpotensi melanggar Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 dimana penyedia ada sebelum proses pemilihan penyedia," bunyi SE poin 3 yang diedarkan secara online, Kamis (16/4).

Berikut ini Surat Edaran yang disampaikan kepada seluruh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Instruksi Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar dengan tujuan memperluas informasi dan meningkatkan transparansi adalah hal yang perlu ditelaah lebih jauh dan mendalam.

Mengingat prinsip Efektif dan Efisien maka selayaknya lah pemberlakuan Surat Edaran ini tidak atau belum dapat dilaksanakan sekarang ataupun yang akan datang.

Kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk tidak menjalankan instruksi yang ada pada Surat Edaran ini adalah :

1. Tidak ada anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan untuk pengumuman pengadaan barang/jasa melalui surat kabar.

2. Karena instruksi terkait pengadaan barang/jasa maka sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus didasarkan pada PERENCANAAN kebutuhan. Instruksi yang mendadak dan tidak terencana berpotensi melanggar substansi Pasal 1 ayat 1 dan menghambat tujuan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Penunjukan Surat Kabar Tempo sebagai media partner pengumuman pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya sudah berakhir tahun 2010 berpotensi melanggar Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 dimana penyedia ada sebelum proses pemilihan penyedia.

4. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa menimbulkan beban biaya yang sangat besar tidak saja dari sisi materiil juga waktu dibandingkan melalui media teknologi informasi. 

5. Hal-hal lain yang dapat ditambahkan oleh praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Atas dasar beberapa hal tersebut maka sudah sepantasnya Instruksi Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat Kabar yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP RI No. 1 Tahun 2015 untuk ditinjau ulang tidak untuk dilaksanakan.

Komentar

  1. harsono

    harsono   2015-09-24 20:14:39

    Reply

    Begitu sebaiknya. Utk menghindari pemborosan dan keberpihakan. Kok itu. Bukan yg lain.

Kirim Komentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Captcha