Breaking News

Mountain consectetur adipiscing elit In quis lacus a odio suscipit luctus
01 Sep 2015 13:48:16
shadow

Jakarta - Dalam mengusahakan pemberian informasi yang seluas-luasnya, LKPP mensosialisasikan regulasi dan kebijakan sertifikasi kompetensi kepada beberapa K/L/D/I, Kamis (30/07). Acara ini sekaligus menjadi upaya LKPP dalam mempersiapkan uji kompetensi bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa.

Direktur Sertifikasi Profesi Dade Nursahid Ahmad Yasin menjelaskan bahwa uji kompetensi merupakan syarat bagi pejabat fungsional pengadaan yang diusulkan untuk kenaikan jabatan.  Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Kemen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

“Tujuan pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ialah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan, yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Dade mengharapkan setiap biro kepegawaian dapat melampirkan daftar pejabat fungsional PPBJ untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi, baik di LKPP maupun beberapa lokasi yang telah ditentukan. Penyelenggaraan uji kompetensi ini seluruhnya akan ditanggung oleh APBN LKPP.

Adapun LKPP telah berupaya mengembangkan modul pendukung dan menjaga kualitas kompetensi asesor untuk mendukung kegiatan tersebut, termasuk mengadakan pelatihan secara mandiri maupun yang berekan dengan pihak ketiga.

Pelatihan ini merupakan upaya LKPP dalam memberikan fasilitas kepada setiap pemohon agar lebih siap mengikuti ujian. Materi dalam pelatihan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kenaikan jenjang pemohon. “Pemohon sertifikasi sebelum mengajukan uji kompetensi dapat mengikuti pelatihan kompetensi sesuai kenaikan jenjangnya atau dapat langsung mengajukan usulan mengikuti uji kompetensi sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi,” terang Dade.

Menyambung Dade, pelatihan yang diadakan LKPP, kata Umi Nurnaeni, Kepala Seksi Pengajar Pengadaan LKPP, tidak lagi hanya terkonsentrasi pada peningkatan keahlian PBJ. Materi pelatihan saat ini telah dikembangkan menjadi berbagai macam, di antaranya pelatihan strategi pengadaan, pelatihan penyusunan spesifikasi dan HPS, serta pelatihan evaluasi dokumen penawaran untuk penyusunan kontrak. “Mungkin (ini) dapat memperkaya dan menjadi alternatif untuk pengembangan SDM,” kata Umi.

Terkait  Diklat yang diselenggarakan LKPP, undangan yang diserahkan kepada setiap instansi memang hanya ditujukan untuk sebagian pejabat saja. Hal ini agar pelaksanaan pengadaan di instansi tersebut tidak terganggu. “Dalam satu instansi, itu jangan dipanggil dalam satu angkatan. Takutnya kantornya kosong,” lanjut Umi.

Permintaan jadwal Diklat untuk pejabat yang belum berpartisipasi, menurut Umi, memang sering diterima LKPP. Namun demikian, LKPP belum dapat memberikan kepastian terkait dengan jadwal dan lokasi pelatihan pada jauh-jauh hari. Hal ini terkait dengan ketiadaan gedung pelatihan khusus.

Oleh sebab itu, untuk membuat pelatihan yang lebih terjadwal, LKPP juga mengusulkan skema sharing cost kepada masing-masing perwakilan instansi yang diundang. Melalui model pendanaan seperti ini, sebagian biaya, seperti SPPD dan biaya penginapan, akan ditanggung oleh instansi yang bersangkutan.

Adapun untuk  memenuhi permintaan perpindahan jabatan setelah berakhirnya masa inpassing pada akhir Desember tahun lalu, LKPP telah menyediakan skema baru bagi pemohon yang akan berpindah menjadi pejabat fungsional PBJ. “Mekanisme yang bisa kita lakukan untuk pengangkatan pejabat fungsional adalah pengangkatan dalam jabatan baik dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain serta pengangkatan pertama melalui jalur CPNS,” kata Harry.

Untuk detail informasi, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui e-mail ke uji.kompetensi@lkpp.go.id. (eng)

Komentar

  1. hardy

    hardy   2016-02-01 21:07:29

    Reply

    Assalamu alaikum wr.wb
    salam hormat,
    saya adalah salah satu panitia lelang di lingkup pemkot makassar, yg mana dlm hal ini kami sebentar lagi akan melaksanakan uji kompetensi berkaitan dgn pembentukan pokja ulp dibawah naungan badan pengelolaan keu.dan aset kota mkassar.
    yang ingin sy tanyakn, apakah hasil dr uji kompetensi ini apakah dapat atau akn menjadi salah satu syarat untuk diangkat sebagai tenaga fungsional pbj?.sebab kenyataannya kami diberi pilihan untuk melepaskan atau tidak jabatan yg selama ini kami pegang, begitu jg temn2 yg ada di skpd lain. Syukurlah kl memang dapat dijadikan syarat, tp kl tidak...yah syukur juga..hehe
    demikian dari sy wabillahi taufik walhidayah
    wassalam wr.wb

    1. Muhammad Gunturiah   2016-03-07 09:38:59

      Reply

      Asskum dan Salam sejahtera untuk kita semua para pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah
      Memang kalau kita perhatikan pelatihan selama ini perlu dibuat formulasinya, sehingga kemampuan dan keterampilan pelaksana pengadaan barang/jasa meningkat. Hal ini terutama bagi pejabat pengadaan ataupun kepanitian pengadaan (pelelangan umum), sehingga tidak terjebak dengan pola lama dalam penetapan pelaksana (pemenang). Selain itu untuk mengurangi resiko hambatan dan permasalahan pada tahap pelaksanaannya, yang pada akhirnya berujung pada resiko hukum.

      Friska

Kirim Komentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Captcha