Breaking News

Mountain consectetur adipiscing elit In quis lacus a odio suscipit luctus
11 Sep 2017 08:18:54
shadow

LKPP mendorong seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang /jasa (PPBJ) untuk memenuhi standar-standar kompetensi  guna memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tuntutan pemenuhan standar kompetensi ini semakin besar seiring dengan semakin diperlukannya penguasaan—baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja—pejabat pengadaan dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan di instansi masing-masing.

Pada praktiknya, kompetensi di bidang pengadaan berkecenderungan diaplikasikan—pejabat fungsional yang menjadi anggota pokja—dalam ruang lingkup pemilihan penyedia saja. Padahal, cakupan kompetensi  di bidang pengadaan sebetulnya melingkupi empat fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, hingga pengelolaan kinerja dan risiko.

Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan Ria Agustina Nasution menuturkan, dengan penguasaan standar kompetensi, pejabat pengadaan PPBJ sebetulnya memiliki fleksibilitas yang lebih luas dalam melaksanakan rutinitas pengelolaan pengadaan. Pasalnya, penguasaan kompetensi secara utuh membuka aksesibilitas bagi pejabat fungsional PPBJ untuk dapat bekerja di luar ruang lingkup “ke-pokja-an”.

”Kalau istilah sekarang, end to end, ya, Pak. Jadi jabfung PPBJ siap ditempatkan di mana saja. Bukan hanya sebagai anggota pokja, misalnya, tetapi juga bisa membantu PA/KPA untuk perencanaan atau membantu PPK,” kata Ria saat memaparkan materi presentasi pada acara bertajuk ”Diseminasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Kamis (24/08), di Badung. 

Menurut Ria, saat ini LKPP telah menetapkan 23 standar kompetensi yang terbagi atas tiga jenjang jabatan, dengan rincian 9 standar kompetensi pada jenjang pertama, 8 standar kompetensi pada jenjang muda, dan 6 standar kompetensi pada jenjang madya.  

Untuk memberikan kesempatan pengembangan karier yang jelas kepada pejabat fungsional PPBJ,LKPP pun telah menyusun skema kenaikan jenjang jabatan dengan mengatur batasan atau persyaratan  capaian  butir-butir kegiatan. Menurut Ria, setiap butir kegiatan memiliki satuan atau nilai kredit yang berlaku kumulatif. Dengan adanya ketentuan persyaratan ini, pejabat fungsional PBJP pun dituntut untuk lebih aktif mengumpulkan angka kredit melalui realisasi butir-butir kegiatan agar dapat naik ke jenjang berikutnya.

LKPP juga telah menentukan  variasi butir-butir kegiatan pada setiap jenjangnya. Pada jenjang pertama, misalnya, ada 187 jenis butir kegiatan.  Sementara pada  jenjang muda dan madya, pejabat fungsional  PPBJ dapat mempraktikkan butir-butir kegiatan yang jumlah variasinya masing-masing sebanyak 175 dan 92 variasi.

”Jadi, untuk naik pangkat jabfung PPBJ ini, (pejabat fungsional PPBJ) harus melaksanakan kegiatan yang ada di butir-butir kegiatan,” tegas Ria.

Dalam hal persyaratan kenaikan  jenjang jabatan pejabat fungsional PPBJ, LKPP memang  telah menetapkan kerangka tingkatan berdasarkan pangkat dan golongan. Untuk jenjang pertama, contohnya, setiap pejabat fungsional PPBJ serendah-rendahnya harus sudah memiliki golongan III/a, sedangkan jenjang jabatan muda dan madya masing-masing harus memenuhi persyaratan golongan III/c dan IV/a.

Bekerja penuh

Pada kesempatan ini, Ria pun berharap  seluruh pejabat  fungsional pengelola pengadaan barang /jasa (PPBJ) di instansi pelaksana untuk fokus mengalokasikan waktunya sebagai pengelolaan pengadaan. Pasalnya, pengalokasian waktu penuh bagi pejabat fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja pengadaan instansi, termasuk memberikan ruang bagi pejabat fungsional dalam mengembangkan karier di bidang pengadaan. 

Pejabat fungsional PPBJ, lanjut Ria, pun harus mengalokasikan waktu kerjanya untuk tugas-tugas utama minimal 80%. Sementara pada tugas penunjang, alokasi waktu kerja telah ditetapkan paling banyak 20% dari keseluruhan waktu kerja. Untuk itu, Ria mengharapkan setiap instansi dapat memberikan ruang atau keleluasaan bagi pejabat fungsional PPBJ untuk dapat mengalokasikan waktunya pada tugas-tugas pokok di bidang pengadaan.

”Jadi Bapak/Ibu berkewajiban memberikan ruang yang luas kepada para jabfung agar bisa mencapai minimal 80%-nya itu. Pelaksanaannya seperti apa yang 80% itu? Semua (kegiatan) yang terkait dengan pengadaan dan bentuk konkretnya seperti apa dilakukan dalam bentuk butir-butir kegiatan atau aktivitas kegiatan,” pungkasnya. (eng)

Sumber : LKPP _ http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4820

Kirim Komentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Captcha