Breaking News

Mountain consectetur adipiscing elit In quis lacus a odio suscipit luctus
03 Aug 2017 14:06:13
shadow

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta(kiri), Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan (tengah) menyampaikan materi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan, di Manado, Sulut.

Manado – Biro Hukum dan pengelola pengadaan perlu menjalin komunikasi yang solid agar pelaksanaan pengadaan terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, pendampingan oleh biro hukum dapat meningkatkan kepercayaan pengelola pengadaan dalam mengeksekusi pengadaan. Apabila hal itu dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pengadaan barang/jasa untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan pendampingan biro hukum di dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, biro hukum jangan sampai menjadi "pemadam kebakaran" dan terlambat bertindak hanya karena tidak mendampingi pengelola pengadaan dalam membuat kontrak saat akan bermitra dengan penyedia.  

 "Biro hukum diharapkan tegas dalam memberikan pendampingan pembuatan kontrak, dan harus bisa memberikan solusi jika terjadi permasalahan," kata Setya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beberapa waktu lalu di Manado, Sulawesi Utara.

Setya juga mengharapkan apabila ada permasalahan, para pengelola pengadaan dapat bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan biro hukum. "Dalam pendampingan, biro hukum sebaiknya mendapatkan penjelasan secara detail (dari pengelola pengadaan-red), tidak ditutup-tutupi, sehingga kasus yang terjadi dapat segera selesai."tuturnya.

Untuk itu, LKPP juga menginginkan agar kedua pihak saling belajar, berkolaborasi dan saling meningkatkan kompetensi. Jika biro hukum dibekali dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pengelola pengadaan, khususnya pejabat pembuat komitmen akan dibekali dengan aspek-aspek hukum sehingga seimbang.

Kasubdit Penangangan Permasalahan Kontrak LKPP Mudjisantosa mengajak peserta kegiatan untuk berdiskusi dalam sebuah studi kasus pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selanjutnya, biro hukum dan pengelola pengadaan juga harus pandai dalam memilih kontrak sebelum melaksanakan pengadaan. Mitigasi semacam ini diyakini dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

"Pemerintah, dalam hal ini pengelola pengadaan dapat melakukan inovasi kontrak sehingga output dapat cepat tercapai. Inovasi kontrak berfungsi untuk mempercepat dan mengefisienkan pengadaan." tegas Setya.

Beberapa bentuk kontrak yang mungkin digunakan diantaranya adalah kontrak layanan, dan ada juga kontrak bersyarat untuk mengatasi hambatan yang terjadi, atau juga bisa menggunakan kontrak payung. "Jika  beberapa dinas memiliki kebutuhan yang sama, maka bisa menggunakan kontrak payung." tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan mengatakan, semua bagian hukum di kabupaten dan kota yang merupakan vocal point dalam mengawal kontrak pengadaan barang dan jasa untuk selalu siap mengantisipasi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan.

Kegiatan diikuti lebih dari 80 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Para peserta juga mendapatkan pelatihan dalam menyusun kontrak serta diajak berdiskusi mengenai studi kasus oleh beberapa narasumber dari LKPP dan Pemprov Sulawesi Utara.  (fan)


Sumber : LKPP _ http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4778

Kirim Komentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Captcha