News & Article

Pejabat Fungsional PPBJ Dituntut Kuasai Standar Kompetensi
shadow

Pejabat Fungsional PPBJ Dituntut Kuasai Standar Kompetensi

LKPP mendorong seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang /jasa (PPBJ) untuk memenuhi standar-standar kompetensi  guna memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tuntutan pemenuhan standar kompetensi ini semakin besar seiring dengan semakin diperlukannya penguasaan—baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja—pejabat pengadaan dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan di instansi masing-masing.

LKPP Gelar Diseminasi Pelaksanaan Pelatihan PBJ
shadow

LKPP Gelar Diseminasi Pelaksanaan Pelatihan PBJ

Makassar – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan kegiatan “Diseminasi Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa” di Makassar (10/8). Sebanyak 137 peserta dari 107 badan kepegawaian daerah/badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota mengikuti kegiatan yang bertemakan “Sumber Daya Manusia Pengadaan yang Kompeten didukung oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan yang Profesional dan Inovatif” tersebut.

Biro Hukum dan Pengelola Pengadaan Perlu Jalin Komunikasi dan Kerja Sama
shadow

Biro Hukum dan Pengelola Pengadaan Perlu Jalin Komunikasi dan Kerja Sama

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta(kiri), Kepala Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan (tengah) menyampaikan materi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder dan Pelatihan Hukum Kontrak Pengadaan, di Manado, Sulut.

Manado – Biro Hukum dan pengelola pengadaan perlu menjalin komunikasi yang solid agar pelaksanaan pengadaan terhindar dari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, pendampingan oleh biro hukum dapat meningkatkan kepercayaan pengelola pengadaan dalam mengeksekusi pengadaan. Apabila hal itu dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pengadaan barang/jasa untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai.